Oleh Arief Ismail*
Sebagai bagian dari gerakan kebangkitan umat (harakah al-Jihadiah al-Islamiah), kader-kader Hidayatullah harus terus berupaya konsisten menjaga ritme organisasi (jamaah) dalam semangat ketaatan pada kepemimpinan dan memegang teguh manhaj nubuwah (Sistematika Wahyu).
Tentu semangat ketataatan yang dilandasi dengan standar filosofis, manhaji dan operasional organisasi.
Sehingga dalam pelaksanaan (implmentasi) program-program utama (mainstream) tarbiyah dan dakwah dengan beragam program kerja Hidayatullah yang telah dicanangkan secara nasional dalam Rakernas dan selanjutnya diderivasikan ke tingkat wilayah dapat terlaksana dengan baik.
Konsolidasi Jati Diri (Manhaji)
Konsolidasi Manhaji harus diawali dengan pemahaman mendasar tentang kultural Lembaga secara “tekstual dan kontekstual”. Dan hal ini mestinya intens koordinasi kerjasama Pengurus Wilayah bersama Murabbi Wilayah sehingga program kultural dapat terwujud dengan meratanya pemahaman dan pengamalan kader secara utuh.
Karena jati diri Hidayatullah menjadi “kultur sakral” Lembaga yang harus terus ditingkatkan (up-grade) baik kader terlebih pengurus struktural.
Sebab satu hal yang menjadi perhatian serius adalah selain arah kebijakan dalam program keumatan, menurut Ketum Hidayatullah, ust. Dr. Nashirul Haq, Lc., MA, jika jatidiri menjadi karakter dan cara pandang semua kader maka akan sangat mudah upaya sentralisasi dengan pemahaman imamah jamaah dalam bentuk peraturan organisasi.
Konsolidasi Organisasi
Pergerakan Hidayatullah sebagai ormas Islam yang luar biasa perkembangannya dan semakin gesitnya menyesuaikan tuntutuan dan kebutuhan ummat dan bangsa dengan regulasi dan kebijakan maupun program-programnya di Pusat, harus menjadi “mesin penggerak” dan dorongan yang kuat bagi kader dan Pengurus Wilayah lebih progresif dalam menjawab tantangan Lembaga dan ummat.
Kami memandang perlu adanya gambaran global atau peta jalan (road map) organisasi sebelum menyusun program-program keummatan. Sehingga dalam penyusunan program-program mainstream betul-betul berbasis fakta dan data.
Fakta dengan kebutuhan pembangunan SDI-nya dan pemahaman tentang peraturan organisasi serta menjawab tantangan ekspansif dakwah eksternal menjadi satu hal yang terus di-upgrade.
Karena jangankan kader biasa, sebagian pengurus pun masih terus diintensifkan.
Penyusunan kebijakan dalam setiap program, data yang benar dan valid menjadi suatu hal urgent untuk kemudian mendukung ketercapaiannya sebuah tujuan program organisasi. Karena itu, perlunya update sumber data internal dan eksternal menjadi suatu keharusan.
Satu hal yang tidak kalah penting adalah selain pemahaman tentang aturan organisasi, komitmen dalam menjalankan amanah sesuai dengan aturan tersebut menjadi “harga mati”.
Apabila pengurus struktural ataupun kader tidak mengindahkan aturan organisasi dan hasil musyawarah organisasi, maka bisa dipastikan ia akan membuat “virus” baru dalam kutlur organisasi dan itu akan mewariskan nilai buruk dalam sejarah organisasi.
Konsolidasi Wawasan
Sebagai Lembaga kebangkitan umat (harakah al-Jihadiah al-Islamiah) dan bagian dari gerakan komunitas kaum muslimin (Jama’atun minal muslimin), maka upaya peningkatan wawasan keilmuan setiap kader yang meliputi wawasan keislaman, wawasan kelembagaan, wawasan global, wawasan regional dan lokal harus terus dilakukan baik secara formal dan informal.
Sehingga budaya literasi (IQRA’ BISMIRABBIK) harus menjadi kultur keseharian setiap kader. Tradisi keilmuan terus dibangun dan didukung baik secara kebijakan organisasi maupun kultural kelembagaan.
Sudah saatnya organisasi memperhatikan secara serius, melakukan kebijakan secara formal untuk setiap kader Hidayatullah dan harus diberi ruang dan dukungannya untuk melanjutkan studi formal maupun non formal untuk menjawab tantangan estafeta perjuagan Lembaga kedepan.
Selamat ber-Rakerwil. Semoga sukses, Allah mudahkan dan mampukan setiap langkah. Aamiin.
*)Penulis adalah Ketua Pengurus Wilayah (PW) Pemuda Hidayatullah Maluku Utara (Malut)